Buserekspose. Com // – KERINCI, 14 Agustus 2025 – konflik masyarakat dua desa pulau pandan dan karan pandan belum menemui titik terang( belum ada kesepakatan) maka sampai hari ini masyarakat dua desa masih menduduki lahan ( sungai tempat konflik) sampai saat ini ASRORI di minta menepati janji awal yg telah di sepakati yaitu akan memberi kompensasi kepada masyarakat dua desa pulau pandan dan karan pandan dgn transparan dan seimbang agar tidak adak yg di rugikan baik pihak PLTA dan juga masyarakat proyek strategis nasional tetap jalan, masyarakat pulau pandan dan karan pandan pada khusus nya, kerinci dan s penuh umum nya tidak dirugikan
Setelah di operasi nya proyek strategis nasional PLTA sgt mendukung dan bermanfaat bagi masyarakat kerinci dan s ,penuh namun pihak PLTA harus memberi jaminan tertulis kepada PEMDA dan PEMKOT dampak negatif terhadap lingkungan dan transparan juga kepada publik CSR nya dan pajak air permukaan harga per kublikasi dan jumlah kublikasi nya/ hari melalui PEMDA dan PEMKOT dan di sosialisasi kan kepada masyarakat agar terang benderang sehingga masyarakat bisa mendukung sepenuh nya tanpa ada kepentingan pribadi, kelompok dan organisasi
KETUA UMUM LSM PEDAS EFYARMAN, angkat bicara proyek strategis nasional ini sangat bagus walau pun disitu ada sedikit dampak negatif nya, terutama pengalihan penggunaan sungai habitat air terancam, namun juga manfaat nya lebih besar tapi kepentingan masyarakat dan publik lebih di perhatikan jgn ada yg bermain dgn kepentingan kelompok dan pribadi karena akan menjadi komplik sosial yg tidak bersudahan
HUMAS PLTA ASRORI diminta tuk memenuhi janji nya kepada masyarakat pulau pandan dan karan pandan apa yg telah di sampaikan baik melalui pemerintahan desa dan masyarakat nya langsung, ini salah satu ucapan masyarakat yg di sampaikan kepada TEAM LSM PEDAS baik melalui WA dan yg di rakam oleh team LSM pedas langsung yaitu akan memberi kompensasi bagi masyarakat yg berdampak terutama desa pulau panda n dan karan panda, kecamatan bukit Kerman kabupaten Kerinci terutama warga yang punya usaha nelayan dan yg punya areal persawahan di sepanjang bantalan sungai ini salah satu masyarakat yg akan berdampak langsung, karena sumber pendapatan mereka tidak bisa di peroleh kan lagi ini
Solusi nya hak aturan masyarakat di penuhi sesuai dgn aturan, transparan PEMDA harus turun langsung ke lapangan menganalisa dan menemui masyarakat bukan Terima laporan dari pihak sebelah saja dan kata nya kata nya pemerintahan desa harus melakukan musyawarah dengan masyarakat di undang tokoh masyarakat, tokoh adat, karang taruna dll (eli ) diteruskan.
(Tim B.A)
