Adopter Bayi 14 hari dengan Transaksi Utang Piutang senilai Rp. 30 Juta di Semarang Terancam Maksimal 15 Tahun Penjara

banner 468x60

Arist Merdeka Sirait memberikan keterangan pers dan memberikan pengharga kepada penegak hukum

buserekspose.com//*Jakarta Kamis 20/07/23. Adopter bayi dengan transaksi utang piutang senilai 30 juta rupiah ini merupakan praktek jual beli bayi yang tidak dibenarkan sama sekali oleh undang-undang.

banner 336x280

Adopter dan ibu bayi sebagai pelaku penjual korban juga fasilitator menjadikan transaksi di salah satu Hotel di Semarang, dapat terancam pasal berlapis UU RI tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) junto Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak baik orangtua, adopter maupun fasilitator perdagangan dan penjualan bayi dapat diancam pidana maksimal 15 tahun, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam keterangan persnya yang dikirimkan ke sejumlah media di Jakarta, Kamis 19/07.

 

Bersama Kajari dan Ketua PN Pringsewu Lampung

Menurut penelusuran Tim Litigasi dan Advokasi untuk Rehabilitasi Sosial Anak bahwa adopsi yang dilakukan ibu bayi merupakan adopsi ilegal karena tidak memenuhi syarat adopsi yakni tidak mendapat rekomendasi Dinas Sosial Semarang dan tidak mendapat penetapan Pengadilan Negeri Semarang sehingga kasus ini merupakan kasus perdagangan dan penjualan anak, dengan demikian adopter, ibu bayi dan fasilitator terjadinya transaksi perjualan bayi 14 hari dapat dikenakan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun, tambah Arist.

Terbongkarnya kasus perdagangan dan penjualan bayi yang tidak diketahui suami
nya itu, lantas suaminya melaporkan ke Polres Semarang, berangkat dari laporan ayah dari bayi itu, akhirnya terbongkarlah kasus penjualan bayi tersebut.

Atas kerja keras dan cepat Polres Semarang melalui jajaran penyidik Unit PPA Satreskrim Polda Semarang saat ini anak sudah dikembalikan kepada ayah bayi untuk mendapat perawatan dan lenhasihan yang lebih baik lagi.

Mengingat kasus ini berdasarkan Konvensi Internasional PBB tentang Hak Anak Universal dan UU RI tentang TTPO maupun UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atas peristiwa itu Komnas Perlindungan anak sebagai lembaga independen perlindungan anak di Indonesia meminta Polres Semarang menjerat Adopter, ibu bayi dan fasilitator penjual bayi dijerat dengan ketentuan pasal berlapis, selain itu mari kita jadikan kasus ini tidak terjadi lagi, pinta Arist.

Red

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *