buserekspose.com//*Jambi – Fast Respon Nusantara merupakan merupakan perkumpulan Wartawan POLRI yang telah terbentuk diseluruh Nusantara merupakan transformasi Polri yang merangkul puluhan ribuan Wartawan dan menjalin kemitraan baik itu Polri , TNI , Pemerintah Maupun Swasta. Dalam mendukung program pemerintah dan Polri .
Maka mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat maka DPW FRN Provinsi Jambi secara estafet menjalin hubungan baik dengan seluruh Instansi dan Institusi terkhususnya Institusi POLRI mendukung program Kapolri “Polri PRESISI”
Wakil Ketua DPW FRN Provinsi Jambi Dody Candra menginginkan FRN di Provinsi Jambi bisa bersinergi dalam ciptakan situasi Kamtibmas mendukung program Polri dan mengawal Pemilu 2024 aman , lancar dan kondusif . Kita pengurus FRN Provinsi Jambi akan lakukan silaturahmi disetiap Instansi , Institusi POLRI dan TNI .
Ketua Umum FRN sempat mengatakan, program yang dijalankan FRN bersinergi dengan Polri diantaranya :
1. Menjalankan Usaha Gabungan Perusahaan Industri Pers, baik Bisnis Advetorial Pemberitaan , Hak Cipta Tulisan, dan Menjalin Kemitraan dengan Pemerintah Baik Pemerintah Pusat , Pemerintah Daerah, Polri dan Seluruh Polda Di daerah.
2. Bekerjasama Dengan SSDM Polri dan SDM seluruh Polda, dalam bidang Pengembangan SDM ditingkat Polri
3. Penyedia Pengacara / Advokat untuk kepentingan Anggota Polri dan Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah.
4. Penyedia Wartawan Profesional Untuk Peliputan Kapolri Jika dilakukan Pendampingan Keluar Daerah
5. Melakukan Kerjasama dengan Humas Polri, dalam rangka Pendidikan Diklat Media Pers yang lebih Loyal Kepada Polri
6. Melakukan Penelitian Sejarah Bekas bekas Benda Purbakala Bhayangkara di Seluruh Indonesia
7. Melakukan Survey Kepuasan Pelayanan Polri
8. Kerja sama dengan pihak Propam Polri dalam rangka Diklat Hukum Pembinaan Anggota Polri
9. Kerjasama dengan Pihak Baintel Polri, untuk mendidik dan Diklat Wartawan Loyal kepada Polri
10. Dapat sebagai Konsultan dalam menyusun Anggara Polri kepihak Pemerintah dan DPR RI
11. Mendampingi Pihak Polri dan Polda jika dilakukan hearing oleh DPR RI dan DPRD Didaerah-daerah” ungkap Ketua Umum
Red