Duh Emak Kakam Bandar Putih Tua,Miliki Apratur Yang Merangkap Menjadi Ketua Gapoktan

banner 468x60

BUSEREKSPOSE.COM//Lampung Tengah–Kutipan uang kepada warga sebesar Rp150 ribu di Dusun Karangsio, Kampung Bandar Putih Tua, Anak Ratu Aji, Lampung Tengah mengungkap fakta baru. Ternyata Sekretaris Kampung (desa-ed) setempat memiliki jabatan ganda.

 

banner 336x280

Diketahui bahwa Sekretaris Kampung Bandar Putih Tua juga menjadi ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Bandar Putih Tua, Paryanto kepada Wawai News saat di konfirmasi di rumah kepala dusun Karangsio Sarwah, pada Senin (24/10/2022).

 

Paryanto lugas mengatakan bahwa Ketua Gapoktan Kampung Putih Tua adalah Zakaria yang saat ini diketahui sebagai Sekretaris Kampung setempat.

 

“Ketua Gapoktan di Kampung Putih Tua Pak Zakaria. Dia juga Pak Carik (Sekretaris-ed) disini,”jelasnya.

 

Terkait pungutan kepada warga sebesar Rp150 ribu dijelaskan bahwa dana itu untuk pemasangan KWH pada mesin open milik Gapoktan di Dusun Karangsio.

 

Sementara terkait anggaran yang dimiliki Gapoktan Paryanto mengaku tidak mengetahuinya secara jelas.

 

Posisi Sekretaris Kampung Bandar Putih Tua memiliki jabatan ganda sebagai Ketua Gapoktan, dibenarkan oleh Sarwah Kepala Dusun Karangsio.

 

Diketahui carut marutnya tata kelola di Kampung Putih Tua hingga adanya pungutan Rp150 ribu oleh aparatur Kampung Bandar Putih keterangan berbeda-beda. Bahkan mereka menjual nama PLN dalam melakukan tarikan kepada warga.

 

Antara Kepala Kampung, Kepala Dusun dan Ketua RW memberi keterangan berbeda-beda terkait peruntukan pungutan Rp150 ribu kepada 142 warga di Dusun Karangsio.

 

Kekinian Sekretaris Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Bandar Putih Tua, Paryanto menegaskan hal berbeda dengan menyebutkan bahwa pungutan itu untuk biaya pasang KWH Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Dusun Karangsio.

 

“Pungutan itu yang jelas bukan buat PLN, tapi untuk beli KWH mesin open Gapoktan” beber Paryanto saat dikonfirmasi di kediaman Kepala Dusun Karangsio, Senin (24/10/2022).

 

Ditegaskan bahwa pungutan itu hanya dilakukan pada warga di wilayah Dusun Karangsio tidak melibatkan kelompok tani di dusun lain sesuai karena keberadaan mesin open Gapoktan berada di dusun tersebut.

 

Diketahui terkait posisi ganda perangkat desa berdasarkan Undang-undang 6/2014, PP 43/2014 dengan peraturan perubahannya, Permendagri 82/2015 dengan peraturan perubahannya, Permendagri 83/2015 dengan peraturan perubahannya, dan Permendagri 84/2015

 

Salah satunya menyebutkan bahwa yang tidak boleh dijabat rangkap baik oleh Kades maupun Perangkat Desa dari dimensi hukum dan etika antara lain Menjadi Pengurus Lembaga kemasyarakatan lainnya di desa yang menjadi kewenangan desa.

 

Contohnya seperti Gapoktan, Hippa, Kopwan, Bumdes, LMDH, Hipam, PKBD, KPMD, dll.

(HENDRA WAWAN)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *