BUSEREKSPOSE. C OM // – Jambi, 02 Oktober 2025 – Pertemuan mendadak antara pihak PT SAS, Ketua DPRD Provinsi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I DPRD Ivan Wirata, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, serta sejumlah warga dari Aur Kenali dan Mendalo Darat pada Kamis Sore (02/10/2025) menuai sorotan dan kekecewaan dari masyarakat.
Informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut baru diberitahukan kepada masyarakat hanya dua jam sebelum pelaksanaan. Agenda yang disebut sebagai upaya mediasi antara PT SAS dan warga ini dianggap keluar dari kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama Gubernur Jambi. Tidak ada Surat undangan resmi dari DPRD Provinsi jambi kepada warga, ataupun Barisan Perjuangan Rakyat (BPR).
Dalam rekaman video yang beredar, tampak masyarakat menolak dilakukannya dialog. Mereka menyatakan kaget dengan adanya agenda pertemuan di luar jalur komunikasi yang telah disepakati. “Kami hadir hanya untuk memastikan tidak ada dialog. Karena yang harus ditindaklanjuti sekarang adalah adu data PT SAS mengenai rencana aktivitas mereka di lokasi stokpile,” ujar Dlomiri
Warga menegaskan bahwa dialog formal sudah pernah difasilitasi Gubernur Jambi sebelumnya atas permintaan mereka, sehingga tidak perlu ada pertemuan serupa lagi. Menurut mereka, peran DPRD semestinya bukan memfasilitasi dialog, melainkan memberikan pernyataan sikap yang tegas menolak keberadaan stokpile PT SAS.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kepentingan kehadiran salah satu petinggi ormas dan perwakilan media tertentu dalam forum tersebut. Mereka menduga ada motif lain di balik pelibatan pihak-pihak yang tidak relevan dengan persoalan utama.
“Yang kami butuhkan dari DPR bukan memediasi pertemuan, tapi berdiri bersama rakyat dengan jelas menolak stokpile PT SAS,” tegas Dlomiri.
Situasi ini semakin memperlihatkan adanya ketegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan terkait rencana pembangunan stokpile yang dinilai meresahkan dan berpotensi berdampak pada lingkungan serta kehidupan warga sekitar. DPRD Provinsi Hafiz Fattah, Wakil Ketua I DPRD Ivan Wirata, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, serta sejumlah warga dari Aur Kenali dan Mendalo Darat pada Kamis Sore (02/10/2025) menuai sorotan dan kekecewaan dari masyarakat.
Informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut baru diberitahukan kepada masyarakat hanya dua jam sebelum pelaksanaan. Agenda yang disebut sebagai upaya mediasi antara PT SAS dan warga ini dianggap keluar dari kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama Gubernur Jambi. Tidak ada Surat undangan resmi dari DPRD Provinsi jambi kepada warga, ataupun Barisan Perjuangan Rakyat (BPR).
Dalam rekaman video yang beredar, tampak masyarakat menolak dilakukannya dialog. Mereka menyatakan kaget dengan adanya agenda pertemuan di luar jalur komunikasi yang telah disepakati. “Kami hadir hanya untuk memastikan tidak ada dialog. Karena yang harus ditindaklanjuti sekarang adalah adu data PT SAS mengenai rencana aktivitas mereka di lokasi stokpile,” ujar Dlomiri
Warga menegaskan bahwa dialog formal sudah pernah difasilitasi Gubernur Jambi sebelumnya atas permintaan mereka, sehingga tidak perlu ada pertemuan serupa lagi. Menurut mereka, peran DPRD semestinya bukan memfasilitasi dialog, melainkan memberikan pernyataan sikap yang tegas menolak keberadaan stokpile PT SAS.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kepentingan kehadiran salah satu petinggi ormas dan perwakilan media tertentu dalam forum tersebut. Mereka menduga ada motif lain di balik pelibatan pihak-pihak yang tidak relevan dengan persoalan utama.
“Yang kami butuhkan dari DPR bukan memediasi pertemuan, tapi berdiri bersama rakyat dengan jelas menolak stokpile PT SAS,” tegas Dlomiri.
Situasi ini semakin memperlihatkan adanya ketegangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan terkait rencana pembangunan stokpile yang dinilai meresahkan dan berpotensi berdampak pada lingkungan serta kehidupan warga sekitar.
(Tim B.A)
