BUSEREKSPOSE. COM // – JAMBI – 16 November 2026, Kunjungan Tim DPW Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Provinsi Jambi ke SLBN Muaro Jambi pada Senin (16/11/2026) ternyata membuka kotak pandora dugaan tindak pidana korupsi yang terstruktur dan sistematis dalam proyek Dana Revitalisasi SLBN se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.
Kunjungan yang awalnya hanya untuk meminta konfirmasi dan salinan dokumen, berubah menjadi temuan besar: *Tidak ada satupun sekolah yang mau membuka dokumennya, konsultan perencana dan pengawas hanya diisi oleh kelompok yang sama dan saling bertukar peran, dan seluruhnya diduga dikendalikan oleh oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.*
*KEPSEK MUARO JAMBI KECEPLOSAN: “KE KASI SARPRAS SAJA”*
Tim BAIN HAM RI yang dipimpin Ketua DPW Aryanto Karim, bersama Dasrial Chaniago, Basri Andi, dan Selamat Riyadi, diterima langsung oleh Kepala SLBN Muaro Jambi.

Saat tim meminta salinan SK Konsultan Perencana, SK Konsultan Pengawas, SK P2SP, RAB, dan DED, Kepsek tidak memberikan satu pun dokumen tersebut. Kepsek justru memberikan keterangan yang dinilai tidak terbuka dan terkesan menutupi sesuatu.
Puncaknya, Kepsek mengarahkan tim untuk meminta semua dokumen itu ke salah satu pejabat di Bidang Sarpras Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
“Ini aneh. Sekolah yang dapat dana revitalisasi, tapi sekolahnya sendiri tidak pegang dokumennya, dan malah disuruh ke Dinas. Lalu siapa yang sebenarnya mengerjakan proyek ini? Sekolah atau Dinas?” tegas Aryanto Karim kepada awak media usai kunjungan.
Temuan di SLBN Muaro Jambi ini bukanlah kasus tunggal. Ini adalah pola yang sama di semua SLBN yang sudah didatangi BAIN HAM RI.
*5 SEKOLAH, 100% MENOLAK BUKA DOKUMEN: ADA APA?*
BAIN HAM RI mencatat, dari 5 SLBN yang sudah didatangi dan disurati, *tidak ada satupun* yang mau memberikan salinan SK Konsultan Perencana, SK Konsultan Pengawas, dan SK P2SP.
Kelima sekolah tersebut adalah:
1. SLBN 1 Kota Jambi
2. SLBN 2 Kota Jambi
3. SLBN Sri Soedewi
4. SLBN Muaro Jambi
5. SLBN Muara Bulian
“Kalau 1 sekolah menolak, itu bisa dibilang Kepsek tidak paham aturan. Kalau 5 sekolah menolak dokumen yang sama persis, dengan alasan yang sama persis, itu bukan kebetulan. Itu instruksi dari atas,” ujar Aryanto.
Padahal, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK, RAB, dan DED adalah dokumen publik yang wajib dibuka. Penolakan massal ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk menutupi sesuatu yang lebih besar.
*TERBONGKAR: KONSULTAN HANYA KELOMPOK ITU-ITU SAJA, SALING TUKAR PERAN*
Dari hasil investigasi lanjutan, BAIN HAM RI memperoleh informasi yang mengejutkan tentang siapa konsultan yang bermain di proyek revitalisasi ini.
Di SLBN 1, SLBN 2, dan SLBN Sri Soedewi, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas diduga hanya diisi oleh *3 orang yang sama*, yang saling bertukar peran dari satu sekolah ke sekolah lainnya.
Untuk SLBN Muaro Jambi dan SLBN Muara Bulian, diduga konsultan-nya juga masih dari kelompok yang sama.
“Ini bukan seleksi, ini arisan,” kata Aryanto. “Hari ini dia jadi perencana, temannya jadi pengawas. Besok gantian, temannya jadi perencana, dia jadi pengawas. Biar semua dapat jatah, biar tidak ketahuan kalau itu-itu saja orangnya.”
Pola tukar-guling ini dinilai telah menghilangkan independensi pengawasan. Bagaimana mungkin pengawasan bisa berjalan, jika pengawasnya adalah orang yang sama, yang saling mengawasi satu sama lain?
*DUGAAN NEPOTISME: MASIH HUBUNGAN KELUARGA DAN MANTAN REKAN KERJA*

Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan informasi yang diterima BAIN HAM RI, di antara para konsultan yang saling bertukar peran tersebut, diduga masih memiliki *hubungan keluarga / kekerabatan.*
Sementara itu, penunjukan konsultan-konsultan tersebut diduga berada di bawah kendali *salah satu oknum pejabat di Bidang Sarpras Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.*
Yang menjadi sorotan, oknum pejabat tersebut diduga pernah memiliki rekam jejak hubungan kerja dengan salah satu konsultan yang ditunjuknya, sebelum oknum tersebut menjabat sebagai pejabat di Bidang Sarpras.
“Ini segitiga konflik kepentingan yang sempurna. Yang menunjuk punya hubungan kerja dengan yang ditunjuk. Yang ditunjuk masih keluarga dengan yang ditunjuk lainnya. Yang mengawasi mengawasi keluarganya sendiri. Bagaimana mau independen?” tegas Aryanto.
BAIN HAM RI menilai, pola ini sudah masuk dalam kategori Nepotisme dan Konflik Kepentingan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melarang adanya konflik kepentingan dalam pengadaan.
*DUGAAN SWAKELOLA PALSU: DI KERTAS SWAKELOLA, DI LAPANGAN DIBORONGKAN*
Aturan revitalisasi dari Kemendikbudristek mewajibkan pelaksanaan secara Swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Artinya, dikerjakan sendiri oleh sekolah, tanpa kontraktor.
Namun, BAIN HAM RI menduga, swakelola tersebut hanya dijadikan kedok di atas kertas.
Di atas kertas, dokumennya swakelola. Di lapangan, pekerjaan diduga dikendalikan oleh pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh oknum Dinas.
“SK P2SP-nya tidak mau dikasih. Kenapa? Karena kalau SK P2SP dibuka, kita bisa wawancarai orangnya satu-satu. Kalau orangnya ternyata tidak tahu apa-apa, tidak pernah kerja, cuma dipinjam namanya, maka terbongkarlah swakelola palsu itu,” jelas Aryanto.
Praktik ini dinilai melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 27 yang melarang swakelola disubkontrakkan kepada pihak ketiga, dan Permendikbudristek No. 14 Tahun 2022 tentang Revitalisasi.
*DUGAAN TIPIKOR TERSTRUKTUR*
Dari seluruh rangkaian fakta tersebut, BAIN HAM RI menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terstruktur:
1. *Dugaan Persekongkolan:* Hanya kelompok yang sama yang menguasai seluruh proyek konsultan di 5 SLBN, melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli.
2. *Dugaan Nepotisme dan Konflik Kepentingan:* Hubungan keluarga antar konsultan dan hubungan kerja antara oknum pejabat dengan konsultan, melanggar UU No. 28 Tahun 1999 tentang KKN.
3. *Dugaan Penyalahgunaan Wewenang:* Oknum di Bidang Sarpras diduga menunjuk konsultan bukan berdasarkan persaingan sehat, melainkan berdasarkan hubungan kekerabatan / kroni, melanggar UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 Pasal 3.
4. *Dugaan Merugikan Keuangan Negara:* Honor konsultan yang tidak melalui persaingan, pengawasan yang tidak independen, dan potensi mark-up RAB yang disembunyikan, berpotensi merugikan keuangan negara.
*BAIN HAM RI AKAN LAPOR KE KEJATI, POLDA, DAN KOMISI INFORMASI*
Atas temuan ini, BAIN HAM RI Provinsi Jambi menyatakan akan mengambil langkah tegas:
1. Melaporkan dugaan Tipikor ini ke Kejaksaan Tinggi Jambi dan Polda Jambi.
2. Mengajukan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memaksa pembukaan SK Konsultan, SK P2SP, RAB, dan DED.
3. Melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Perwakilan Jambi.
4. Meminta Kemendikbudristek RI untuk melakukan audit khusus dan menghentikan sementara penyaluran Dana Revitalisasi SLBN Jambi hingga audit selesai.
“Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal hak anak-anak disabilitas di SLB yang seharusnya dapat bangunan yang bagus, berkualitas, dan aman. Kalau uangnya dipotong-potong untuk arisan konsultan, yang jadi korban itu anak-anak disabilitas itu. Kami tidak akan diam,” tutup Aryanto Karim.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. BAIN HAM RI menyatakan membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam berita ini. Nama-nama oknum yang dimaksud dalam berita ini sengaja disamarkan oleh redaksi, karena proses investigasi dan konfirmasi masih berjalan, dan untuk menghormati asas praduga tak bersalah.
*Penulis: Tim Investigasi DPW BAIN HAM RI Provinsi Jambi*
(B.A)














