buserekspose.com*LSM Tegar Minta Proyek SPAM Pesawaran Diaudit Pekerjaan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Pesawaran yang sampai saat ini BPK belum dilakukan Audit sedangkan Proyek sudah berakhir pengerjaannya dan Pembayaran sudah dilakukan 100 % oleh Pemda Daerah namun Kenyataannya Proyek dinyatakan Gagal Rabo (9/08/2023). Hingga kini Proyek SPAM yang dibangun sejak 2022 tersebut telah menghabiskan tak kurang dari 8 miliar rupiah bersumber dana dari Anggaran Dana Alokasi Kusus (DAK)2022 Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakan Amanat Rakyat (LSM TEGAR ) , menyatakan, supaya tidak menimbulkan keraguan dari banyak pihak, maka proyek SPAM Kab.Pesawaran perlu diaudit investigatif secara menyeluruh, Rabu, 9 Agustus 2023 14:15.
Okta bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung untuk melakukan audit investigasi pembangunan Proyek SPAM kabupaten Pesawaran tersebut yang nilainya sekitar Rp 8 milia .
Menurutnya, audit tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kualitas Proyek dan berapa kerugian Negara yang yang ditimbulkan dalam pelaksannnya Proyek SPAM Peswaran itu sebetulnya.
“Bupati Pesawaran ( Dr.H. Dendi Ramadhona K.,S.T.,M.Tr.I.P.) patut diapresiasi karena beliau sudah secara terbuka menyatakan bahwa Pembangunan SPAM tersebut masuk dalam Program Stunting (Gizi Buruk) . Himbawan dan koreksi beliau harusnya ditindaklanjuti Jangan sampai Program Stunting yang di dengung -dengungkan itu malah Menimbulkan dugaan ajang Korupsi Berjemaah “(KKN) Proyek SPAM itu malah dapat dikatan Proyek gagal.”
Ia tekankan, apabila dalam pembangunan Proyek SPAM itu ditemukan pelanggaran dan berpotensi korupsi, maka konraktor pelaksananya harus bertanggung jawab.
“Jumlah anggaran pembangunan Proyek SPAM tersebut sangat besar. Jadi, mustahil bangunannya kurang baik,” demikian kata Okta.
Sementara itu, Ir.Okta Resi Gumantara, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakkan Amat Rakyat (LSM-TEGAR ) Provisi Lampung didampingi Sekretaris Cristian Janata mengatakan, proyek ini tidak hanya bisa dinilai pada kondisi akhirnya, melainkan harus pula diinvestigasi sejak kondisi awal. “Sejak awal proyek ini memang menjadi bahan perbincangan hangat di Lampung ,kabupaten Pesawaran Umum nya. Pasalnya, dana sekitar 8 miliar dianggarkan saat kondisi masyarakat di empat Desa yang menerima Program Proyek SPAM di Kabupaten Peswaran belum sejahtera, terutama kebutuhan Air masyaraka bener -benar membutuhkan Air Bersih tapi yang terjadi hanya proyek tersebut untuk ladang Korupsi kelompok tertentu,” kata Okta
Ia juga meminta BPK segera mengaudit Proyek SPAM itu secara keseluruhan, mulai saat proses tender. Proses auditnya pun harus secara investigatif, bukan sekadar audit umum atau audit administratif.
“Proyek ini sangat besar. BPK RI harus mengaudit, sehingga semua permasalahan sejak awal bisa terkuak. Setelah itu, jika memang ada temuan, bisa direkomendasikan untuk ditangani KPK. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, memang sejak proses tendernya berkesan ada persoalan,” ujar Okta.
Menyangkut adanya Dugan Korupsi pada Proyek SPAM, pada proyek itu, Okta mengaku tetap memonitor sampai adanya kepastian Hukum .
Terkait tanggapan yang menyatakan Proyek SPAM yang pengerjaannya belum jauh dari maksimal (Proyek Gagal) Okta menyarankan agar Bupati Dendi Ramadohna bisa menuangkannya dalam bentuk kebijakan administratif atau dengan kata lain tidak sekadar melempar statement.
Menurut dia, Bupati Dendi Ramadhona Kabupaten Pesawaran harus menjadi panglima anti korupsi di kabupaten ini. Namun, hal itu harus ditunjukkan secara gentleman. Bupati bisa mengawali dengan cara menyurati Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) jika ternyata dia yakin ada permasalahan dalam pembangungan Proyek SPAM Peswaran itu. Apalagi jika ada indikasi “permainan” di dalamnya.
Sebelum ke tahap ini, Bupati Dendi Ramadan , menurut Okta, juga bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit investigatif, yakni secara faktual dan menyeluruh. Jika ternyata ada temuan, selanjutnya Bupati bisa menyurati KPK agar kasus ini ditangani segera. Teknik ini sangat mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya, apalagi dana untuk proyek ini sangat besar.
Hal serupa dia sarankan kepada Pansus DPRD. Menurut dia, selama ini tim pansus hanya melihat hasil akhir. Seharusnya proyek seperti ini diawasi sejak awal secara bertahap. Akibatnya, pansus hanya bisa mengetahui mana volume bangunan yang minim. Padahal, proyek ini bisa dibahas lebih dalam sejak proses tender.
Menurut Okta, proses awal tender juga sudah ada desas-desus yang miring. Buktinya, ada beberapa proyek bermasalah, termasuk Proyek Irigasi yang diduga bermasalah. Karenanya, dia mempertanyakan proses tender, termasuk profesionalisme kontraktor pemenang.
Harus dievaluasi
Terkait anggaran perbaikan pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang akan dialokasika untuk perbaikan kembali , Bila dianggarkan ” Okta menilai Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan DPRD harus lebih dulu mengevaluasi sebelum memplot dana pada tahun berikutnya.
Sangat disayangkan jika ternyata hasil evaluasi jelek, tapi dananya tetap dianggarkan kembali untuk Perbaikan . Dikhawatirkan realisasi proyek ini akan semakin buruk. “Jadi, rekomendasi kita, proyek ini harus dievaluasi dan diaudit investigatif secara menyeluruh. Semua harus dikuak mulai dari proses tender. Kalau ada temuan, maka hasilnya bisa secara resmi direkomendasikan untuk diusut KPK,” demikian tegas Okta . (BUSER EXSPOS TIM)
