BUSEREKSPOSE. COM // – JAKARTA – 14 Agustus 2026,
Adapun Pidato Presiden RI Dalam Rangka Hut RI ke 81 2026 “Tugas negara adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya, jika dan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan tanah kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dalam kerja keras kita, suatu pada arang yang dahulu kita targetkan tercapai dalam rumpan tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu satu tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat kuatir, terhadap pelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dan harga turun Dalam masa yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8 persen. Harga pupuk turun, volume tambah, dan kebutuhan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen.
Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.
Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupan rakyat, serta berani mengambil keputusan-keputusan yang sulit.
Pada hari ini, kita harus berani mengambil keputusan, dari pada mewariskan masalah yang lebih berat dan lebih rumit kepada generasi-generasi penerus kita.
Saudara-saudara, pembangunan bangsa bukanlah pekerjaan seorang Presiden semata, bukan pula hanya pekerjaan pemerintah. Republik ini dibangun melalui kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.
Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus mampu memenuhi hak-hak dasar rakyat dan berpegang teguh pada seluruh amanat serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar kita.
DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai dengan bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan martabat, serta setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan.
DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian terkait, sebagai masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.
DPD RI juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang kini telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR RI dan pemerintah. Insyaallah, rancangan undang-undang tersebut dapat segera diselesaikan
Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutus 37.973 perkara. Dengan demikian, tingkat produktivitas penyelesaian perkara mencapai 99,54 persen.
Sebanyak 96,7 persen perkara berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Hal ini merupakan capaian kecepatan penyelesaian perkara tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.
Sepanjang tahun 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga semakin meningkat. BPK terpilih menjadi Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) periode 2028–2031, serta terpilih menjadi United Nations Board of Auditors periode 2026–2032.
Komisi Yudisial, pada Januari hingga Juni 2026, telah menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial juga telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat.
Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para hakim. Namun, kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas. Kemandirian hakim harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas.
Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil meningkatkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah meningkat hingga 280 persen. Ini merupakan peningkatan tertinggi dalam beberapa dasawarsa.
Sekarang, penghasilan hakim-hakim kita, terutama para hakim junior, berada di atas rata-rata Asia. Bahkan, Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi daripada penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau sendiri yang melaporkan hal tersebut kepada saya.
Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif kita. Kita harus memperkuat sistem peradilan dan menjamin kemandirian para hakim, karena para hakim dan lembaga peradilan merupakan benteng terakhir keadilan.
Mahkamah dan pengadilan adalah tempat terakhir bagi rakyat untuk menuntut dan berharap memperoleh keadilan. Supremasi hukum dan keadilan tidak boleh hanya dirasakan oleh orang-orang yang kuat. Rakyat kita yang paling tidak berdaya pun harus mendapatkan keadilan di mahkamah-mahkamah dan pengadilan-pengadilan kita.
Kita mengetahui bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai konflik geopolitik, perang dagang, serta perang terbuka di Eropa, Timur Tengah, dan berbagai wilayah lainnya. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi.
Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mampu mandiri. Kita tidak boleh terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri. Sebab, apabila situasi dunia tiba-tiba berubah ke arah yang lebih buruk, kita harus tetap mampu bertahan dan memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri.
Alhamdulillah, berkat kerja keras kita dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi di Indonesia tetap tumbuh.
Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Pada semester pertama tahun 2026 saja, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen. Sementara itu, pada semester pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen.
Ini merupakan pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, kerja keras, serta dukungan seluruh rakyat Indonesia, kita optimistis perekonomian nasional akan terus tumbuh dan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan global.
Rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi manaputih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, yaitu adalah dana kedaulatan kita,Demikian yang dapat dilaporkan
Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak diangkat. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tadi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus walaupunnya untung. Ngarang aja itu untungnya ini. Kita kena masalah karena banyak urusan-urusan asingkan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini,
Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melapor kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat, akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan pelampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan kepada mereka, tim ekonomi juga, Menteri Keuangan, Menteri Ekon.i Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tadi kalau saya umumkan subsidi tambang, menteri beliau.
Saudara-saudara, akhir tahun lalu, kita telah tutup seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal. Saya suruh minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut massa seribu tambang. Pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa terdepan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayangi, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. dan Menteri Keuangan usut biaya cukai juga.
(Team FRIC)
