BUSEREKSPOSE. COM // – Jambi, Selasa 18 November 2026, Dua kendaraan angkutan batu bara yang melintas di wilayah Kota Jambi diduga hanya dikenakan tilang biasa berupa penahanan Surat Izin Mengemudi (SIM), meskipun kendaraan tersebut melintas di dalam wilayah Kota Jambi.
Penindakan itu terekam dalam dua lembar surat tilang dengan nomor register berurutan, yakni *F8987476* dan *F8987477*.
Berdasarkan data yang tertera pada dokumentasi di lokasi, penindakan dilakukan pada *Senin, 17 November 2026 pukul 00.27 WIB*, di *Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi*, tepatnya di kawasan Simpang Paal 10.
Dalam surat tilang tersebut, barang bukti yang dicatat sebagai yang disita adalah SIM pengemudi. Setelah diberikan surat tilang, kendaraan tersebut kemudian dilepas dan melanjutkan perjalanan.

Pola penindakan ini menjadi sorotan warga. Warga menilai, penindakan tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait larangan angkutan batu bara masuk wilayah Kota Jambi.
Dalam Perda tersebut, pelanggaran angkutan batu bara yang masuk Kota Jambi diancam dengan pidana denda maksimal *Rp 50.000.000,-*, pidana kurungan paling lama *6 bulan*, serta penahanan kendaraan selama 2 minggu hingga 1 bulan, dan harus diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri.
Warga juga menyoroti kondisi fisik surat tilang yang dinilai sulit dibaca. Tulisan tangan pada kolom nama pelanggar, nomor kendaraan, dan pasal pelanggaran terlihat tidak jelas, sehingga pengemudi dan masyarakat sulit mengetahui pasal apa yang dikenakan dan berapa nominal denda titipan BRIVA yang harus dibayarkan.
Selain itu, pada sampul surat tilang tersebut masih tertulis *TILANG TAHUN 2019*, meskipun penindakan dilakukan pada tahun 2026.

Warga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait dasar penindakan tersebut. Warga meminta agar penegakan hukum terhadap angkutan batu bara dilakukan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan Perda yang berlaku, tanpa tebang pilih.
Warga juga meminta agar setiap penindakan dilakukan dengan surat tilang yang jelas, lengkap, dan mudah dibaca, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai pasal yang dikenakan dalam dua surat tilang tersebut, serta berapa besaran denda titipan BRIVA yang harus dibayarkan oleh pelanggar.
Warga berharap, ke depan, setiap kendaraan angkutan batu bara yang terbukti melanggar larangan masuk Kota Jambi dapat diproses sesuai dengan aturan Perda, demi menjaga keselamatan warga, menjaga kondisi jalan, dan menjaga kewibawaan hukum di Kota Jambi,” Penulis
(Tim B.A)




















